IDNWATCH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah secara resmi menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer bukanlah kader mereka. Statusnya selama ini hanyalah “numpang” menggunakan nama partai untuk maju dalam Pemilu 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon legislatif (caleg).
Pernyataan Resmi DPD: Tidak Ada Ikatan Keanggotaan
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, H. Ahmad Sudarwanto, secara tegas membantah bahwa Immanuel Ebenezer memiliki kartu anggota atau terdaftar sebagai kader partai.
“Yang jelas, yang bersangkutan tidak pernah mengikuti proses rekrutmen kader, tidak pernah ikut dikaderisasi, dan tidak terdaftar di database kami. Jadi, statusnya memang cuma numpang nyapres dan nyaleg saja di partai kami,” tegas Sudarwanto dalam jumpa pers di Kantor DPD Gerindra Jateng, Jumat (22/8/2025).
Latar Belakang Pencalonan: Memanfaatkan Mekanisme ‘Party Hopping’
Immanuel Ebenezer sebelumnya diketahui mendaftar sebagai calon presiden melalui konvensi Partai Gerindra. Setelah tidak lolos, ia kemudian beralih untuk mendaftar sebagai caleg. Pihak partai mengaku memberikan kesempatan tersebut berdasarkan mekanisme yang ada, namun tetap menegaskan bahwa hal itu tidak serta-merta menjadikannya seorang kader.
Implikasi ke Depan: Status Pencalonan dan Suara
Pernyataan ini memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai:
-
Status suara yang diperoleh Immanuel Ebenezer dalam pemilu legislatif.
-
Akuntabilitas seorang calon terpilih yang tidak memiliki akar keanggotaan di partai.
-
Review mekanisme pencalonan partai untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Respons dari Immanuel Ebenezer
Hingga berita ini diturunkan, Immanuel Ebenezer belum memberikan pernyataan atau klarifikasi resmi terkait teguran dari DPD Gerindra Jateng tersebut.
Analis: Mencerminkan Praktik Politik Transaksional
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Dr. Sarlito Wirawan, menilai kejadian ini mencerminkan praktik politik transaksional dan longgarnya sistem rekrutmen di partai politik.
“Ini menunjukkan bahwa partai bisa digunakan sebagai ‘taksi’ bagi orang luar untuk masuk ke parlemen. Ini berbahaya bagi konsistensi ideologi dan akuntabilitas partai politik itu sendiri,” jelasnya.
