IDNWATCH – Penerapan sistem baru dalam dunia pendidikan kembali menuai sorotan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) secara tegas menyuarakan penolakan terhadap praktik yang dianggap menjadikan para guru sebagai “kelinci percobaan” dalam implementasi kebijakan, salah satunya adalah sistem yang tengah menjadi perbincangan.
Pernyataan Tegas FSGI: Hentikan Eksperimen terhadap Guru
Dalam pernyataan resminya, FSGI mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang bersifat uji coba dan tidak matang secara konsep terhadap para guru. Mereka menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan, bukan dijadikan objek eksperimen kebijakan yang berisiko terhadap kesejahteraan dan kepastian kerja mereka. “Guru bukanlah kelinci percobaan. Setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka harus dipersiapkan dengan matang, melibatkan para guru dalam perencanaannya, dan memiliki payung hukum serta anggaran yang jelas,” tegas perwakilan FSGI.
Sistem MBG dan Isu Kesejahteraan Guru yang Kembali Mengemuka
Meski tidak disebutkan secara rinci dalam pemberitaan, sistem yang dimaksud merujuk pada skema yang mempengaruhi pengelolaan guru dan tunjangan. FSGI mengkritik bahwa seringkali inovasi kebijakan justru menimbulkan ketidakpastian, kompleksitas administratif, dan berpotensi mengikis hak-hak dasar pendidik. Kekhawatiran terbesar adalah terganggunya fokus guru pada tugas utama mengajar karena harus berkutat dengan aturan baru yang membingungkan.
Desakan untuk Konsultasi dan Kajian Mendalam
FSGI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), untuk melakukan konsultasi publik yang lebih luas dan kajian mendalam sebelum menerapkan suatu sistem baru. Mereka menekankan pentingnya mendengarkan suara guru di lapangan sebagai bentuk pengambilan kebijakan yang partisipatif dan berperspektif akar rumput.
Mendorong Kebijakan yang Berpihak pada Kepastian dan Kemajuan Guru
Inti dari gugatan ini adalah sebuah permohonan agar pemerintah berpikir ulang dan lebih bertanggung jawab. Para guru menginginkan kebijakan yang stabil, berpihak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan mereka, serta dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang. Bukan kebijakan yang terkesan terburu-buru, tambal sulam, dan justru memberatkan para pahlawan tanpa tanda jasa di garis depan pendidikan nasional.
