IDNWATCH – Isu kenaikan Tunjangan Daerah Terpencil (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencuat. Kali ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Purbaya Yudhistira, membongkar alasan mendasar mengapa pemerintah kerap kali tampak ragu untuk merealisasikan kenaikan tunjangan yang dinanti-nantikan tersebut: tingginya potensi dan kasus penyalahgunaan dana.
Purbaya Bongkar Mental ‘Membocori’ yang Bikin Pemerintah Kapok
Purbaya Yudhistira secara gamblang menyoroti persoalan klasik yang menjadi ganjalan utama. Menurutnya, ada ketakutan mendasar di level pemimpin bahwa dana TKD yang dinaikkan justru tidak akan tepat sasaran. “Saya mendengar dari beberapa pejabat, mereka ragu menaikkan TKD karena sering ‘dibocorin’,” ujar Purbaya, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (20/10/2025). Istilah “dibocorin” yang ia gunakan merujuk pada praktik penyelewengan atau kebocoran dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam sistem penyalurannya.
Penyalahgunaan Dana Rawan Terjadi di Level Penyalur
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kerentanan penyalahgunaan justru sering terjadi pada tahap implementasi atau di level penyalur, bukan pada kebijakannya sendiri. Mekanisme yang tidak ketat dan pengawasan yang lemah menciptakan celah bagi oknum untuk memanipulasi data penerima atau memotong nominal yang seharusnya diterima secara penuh oleh PNS yang bertugas di daerah terpencil (TDT).
Dampaknya: PNS di Daerah Terpencil yang Jadi Korban
Akibat dari praktik “bocor” ini, yang paling dirugikan adalah para PNS yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Mereka yang seharusnya mendapat kompensasi atas tantangan dan kesulitan bekerja di daerah terpencil justru tidak menikmati haknya secara utuh. Hal ini pada akhirnya berpotensi menurunkan motivasi dan semangat pengabdian para aparatur negara di garis depan.
Solusi: Perbaiki Sistem, Batal Buka Kran Dana
Purbaya menekankan bahwa solusinya bukanlah dengan menahan kenaikan TKD selamanya. Sebaliknya, langkah yang harus diambil adalah dengan memperkuat sistem, menutup semua celah kebocoran, dan memastikan mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel. Hanya dengan sistem yang bersih, kepercayaan untuk menaikkan tunjangan ini dapat dibangun, sehingga kebijakan yang mulia ini benar-benar sampai pada tujuan utamanya: mensejahterakan para PNS pelayan publik di daerah terpencil.
