IDNWATCH – Konfigurasi politik pascapemilu 2024 telah melahirkan sebuah pemerintahan yang didukung oleh koalisi partai yang sangat besar dan dominan di parlemen. Dalam situasi di mana suara oposisi hampir tidak terdengar, sebuah pertanyaan kritis mengemuka: apakah mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia masih cukup kuat untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
Landskap Politik: Koalisi Penguasa yang Hampir Tak Terbendung
Fakta di Senayan menunjukkan bahwa koalisi pendukung pemerintah menguasai lebih dari 80% kursi di DPR. Partai-partai besar seperti PDIP, yang secara tradisi menjadi poros oposisi, justru memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan. Kondisi ini menciptakan sebuah landscape politik yang tidak biasa, di mana fungsi oposisi—yang vital untuk mengkritik dan mengontrol—nyaris tidak memiliki wadah kelembagaan yang signifikan.
Fungsi Oposisi yang Terdistribusi dan Tersamar
Dalam ketiadaan blok oposisi formal, para pengamat politik memprediksi bahwa fungsi pengawasan akan bergeser. Pengawasan tidak lagi datang dari satu blok partai yang jelas, melainkan akan terdistribusi dan tersamar di dalam koalisi pemerintah sendiri. “Fungsi kritik akan muncul dari dalam koalisi, dari partai-partai yang mungkin tidak puas dengan pembagian kekuasaan atau kebijakan tertentu,” ujar seorang analis politik, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (18/10/2025). Dinamika internal koalisi diperkirakan akan menjadi penyeimbang baru.
Peran Krusial Lembaga di Luar Parlemen
Di luar tembok parlemen, peran lembaga negara independen dan masyarakat sipil diprediksi akan menjadi semakin krusial. Institusi seperti BPK, KPK, Ombudsman, serta tekanan dari media, akademisi, dan organisasi masyarakat (ORMAS) akan menjadi ujung tombak pengawasan yang paling diandalkan. Mereka dituntut untuk lebih vokal dan proaktif dalam menyoroti setiap potensi penyimpangan kebijakan.
Ujian Demokrasi: Apakah Mekanisme Ini Cukup?
Pertanyaan besarnya adalah apakah mekanisme pengawasan yang terfragmentasi ini dapat efektif menggantikan peran oposisi yang solid. Kekhawatiran terbesar adalah lemahnya kontrol dapat berpotensi melahirkan kebijakan yang kurang dikritisi, yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi rakyat. Era pemerintahan Prabowo-Gibran ini, dengan demikian, tidak hanya menjadi ujian bagi kinerja mereka, tetapi juga menjadi ujian kedewasaan yang sesungguhnya bagi sistem demokrasi Indonesia dalam menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa adanya oposisi yang jelas.
