IDNWATCH – Mantan Perdana Menteri Thailand yang kontroversial, Thaksin Shinawatra, kembali menghadapi badai hukum terberatnya. Jaksa Penuntut Umum Kerajaan Thailand secara resmi mendakwa Thaksin dengan tuduhan lese majeste atau penghinaan terhadap raja. Dakwaan ini berpotensi memupus harapan kembalinya dinasti Shinawatra ke panggung kekuasaan dan mengubah peta politik Thailand secara drastis.
Dakwaan yang Menghantui: Pasal 112 Kitab Hukum Pidana Thailand
Tuduhan tersebut merujuk pada Pasal 112 dari Kitab Hukum Pidana Thailand yang terkenal keras. Pasal ini mengancam hukuman penjara hingga 15 tahun bagi setiap orang yang dianggap menista, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, atau Penerus Tahta. Dakwaan terhadap Thaksin diduga terkait pernyataan-pernyataannya yang dinilai menghina institusi kerajaan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui wawancara media asing selama ia dalam pengasingan.
“Setelah menyelesaikan penyelidikan, kami telah menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan dakwaan terhadap Thaksin Shinawatra atas pelanggaran Pasal 112,” ujar juru bicara Kejaksaan Agung Thailand dalam sebuah konferensi pers yang tegang.
Akhir dari Perjalanan Politik Dinasti Shinawatra?
Thaksin, yang kembali ke Thailand tahun lalu setelah lebih dari satu dekade hidup di pengasingan, telah menjadi tokoh polarisasi selama puluhan tahun. Kembalinya sempat memicu spekulasi tentang rekonsiliasi politik dan kembalinya pengaruh keluarga Shinawatra, yang diwakili oleh partai Pheu Thai. Namun, dakwaan baru ini diyakini banyak analis sebagai pukulan telak yang mungkin mengakhiri seluruh perjalanan politik dinasti tersebut.
“Ini bukan sekadar kasus hukum bagi Thaksin. Ini adalah serangan politik yang sangat terencana untuk memastikan bahwa dia dan keluarganya tidak akan pernah lagi memiliki kekuatan politik yang signifikan di Thailand. Ini bisa benar-benar menjadi akhir bagi dinasti Shinawatra,” kata Dr. Pavin Chachavalpongpun, analis politik Thailand dari Universitas Kyoto.
Dampak pada Stabilitas Politik Thailand
Kasus ini berpotensi memicu kembali ketegangan politik antara pendukung setia Thaksin yang dikenal sebagai “Kaus Merah” dan elite tradisional serta militer Thailand. Pemerintah Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang berasal dari partai Pheu Thai yang didukung Thaksin, kini berada dalam posisi yang sangat sulit dan dilematis.
Jalan Panjang di Pengadilan
Thaksin, yang saat ini masih menjalani masa percobaan dari hukuman sebelumnya, kini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi proses pengadilan yang panjang dan berliku. Proses hukum untuk kasus lese majeste dikenal sangat tertutup dan memiliki tingkat pemidanaan yang hampir mutlak.
