IDNWATCH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Jawa Tengah, mendapat pukulan telak bagi rencana pembangunan wilayahnya. Nilai Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima dari pemerintah pusat pada tahun ini dipotong secara signifikan sebesar Rp 250 miliar. Langkah ini dipastikan akan berdampak langsung pada pelayanan publik, dengan penyusutan jumlah dan kualitas infrastruktur yang bisa dibangun.
Pemotongan Drastis, Pembangunan Dibatalkan Bertahap
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, secara tegas menyatakan bahwa pemotongan dana sebesar itu mustahil tidak berdampak. Berbagai program dan proyek fisik yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini terpaksa ditinjau ulang, bahkan dibatalkan.
“Dengan pemotongan TKD sebesar Rp 250 miliar, sudah pasti infrastruktur yang akan kita bangun menjadi berkurang. Kita tidak bisa menutupi kekurangan sebesar itu,” ujar Ngesti Nugraha kepada awak media, Rabu (23/10/2025). Pernyataan ini disampaikan dengan nada prihatin, mengisyaratkan dampak luas yang akan segera dirasakan masyarakat.
Proyek Mana Saja yang Terancam? Ini Daftarnya
Meski belum merinci secara spesifik seluruh proyek yang akan dikurangi, Bupati memberikan gambaran umum tentang sektor-sektor yang akan terkena imbas paling besar. Pembangunan dan perbaikan jalan desa dan jalan kabupaten menjadi yang paling rentan. Selain itu, proyek-proyek pendukung ekonomi seperti irigasi pertanian dan pasar rakyat juga terancam mengalami penundaan atau penyederhanaan spek.
Tidak hanya infrastruktur baru, anggaran untuk pemeliharaan rutin aset daerah yang sudah ada juga ikut dipangkas. Kondisi ini berpotensi mempercepat kerusakan fasilitas publik dan pada akhirnya membebani masyarakat.
Pemkab Semarang Dihadapkan pada Pilihan Pahit
Dengan kondisi ini, Pemkab Semarang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Opsi untuk menutupi kekurangan anggaran dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya sangat terbatas. Mencari sumber pendanaan alternatif juga bukan perkara mudah dalam waktu singkat.
Strategi yang tersisa adalah melakukan realokasi dan pemprioritasan proyek secara ketat. Hanya proyek yang dinilai sangat mendesak dan strategis saja yang akan dilanjutkan, sementara sisanya terpaksa “dikorbankan”. Langkah ini dipastikan akan memperlambat laju pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Semarang.
Masyarakat Menunggu Kepastian, Kinerja Pemerintah Diuji
Keputusan pusat ini pada akhirnya menjadi ujian nyata bagi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keterbatasan. Ngesti dan jajarannya kini dituntut untuk berhemat ekstra dan bekerja lebih cerdas. Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap proyek-proyek yang vital bagi hajat hidup mereka tidak ikut tersandung gelombang pemotongan anggaran ini. Dampak riil dari kebijakan ini diperkirakan akan mulai terasa dalam pelayanan publik beberapa bulan ke depan.
