IDNWATCH – Menyusul rencana aksi unjuk rasa buruh yang akan berlangsung di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, DPR memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian besar pegawainya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemacetan parah dan potensi gangguan keamanan.
Kebijakan WFH DPR: Efisiensi di Tengah Kekacauan
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk staf non-esensial. Hanya pejabat tertentu dan petugas keamanan yang tetap bertugas di lokasi.
“Kami mengambil langkah preventif. Dengan mengurangi arus kendaraan menuju Senayan, kami harap bisa meminimalisir dampak kemacetan,” kata Indra dalam rilis resmi yang diterima IDNWATCH.
Rencana Aksi Buruh: Tuntutan Kenaikan Upah dan Perlindungan Pekerja
Aksi yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini direncanakan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Mereka menuntut revisi Peraturan Pemerintah tentang Upah Minimum dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja kontrak.
“Kami mendesak pemerintah untuk mendengarkan suara buruh. Kenaikan upah harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual.
Polda Metro Jaya Siaga Satu
Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menyiagakan sekitar 2.000 personel untuk mengamankan lokasi demo. Mereka juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman.
“Kami telah berkoordinasi dengan panitia demo. Aksi harus berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas publik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dampak Lalu Lintas: Pengalihan dan Alternatif Rute
Dishub DKI Jakarta mengimbau pengendara menghindari kawasan Senayan selama demo berlangsung. Beberapa alternatif rute yang disarankan:
-
Dari Selatan: Gunakan Jalur Lingkar Luar atau Tol Lingkar Jakarta.
-
Dari Utara: Lewat Jalan Letjen S. Parman atau Jalan H.R. Rasuna Said.
Respons Publik: Dukungan dan Kekhawatiran
Sementara sebagian warga mendukung hak demonstrasi, banyak juga yang khawatir dengan dampak kemacetan yang sudah sering terjadi akibat aksi massa.
“WFH memang solusi sementara yang baik, tetapi perlu ada regulasi yang jelas soal batasan dan mekanisme demo di pusat kota,” ujar pengamat transportasi Jakarta, Agus Purnomo.
