IDNWATCH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti masih terjadinya kebocoran potensi penerimaan daerah. Nilai pajak dari sejumlah besar alat berat yang beroperasi di wilayahnya justru masih banyak yang dikelola dan mengalir ke daerah lain, menyebabkan Pemprov Kalteng mengalami potensi penerimaan yang tidak optimal.
Potensi Besar, Realisasi Tertahan: Ironi Pajak Alat Berat di Kalteng
Sebagai provinsi dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan yang masif, Kalteng dipenuhi oleh ribuan unit alat berat. Namun, anomali terjadi karena banyak dari alat berat tersebut masih terdaftar dan membayar pajak kendaraannya di luar wilayah Kalteng, seperti di Jawa atau Sulawesi, yang dianggap memiliki sistem yang lebih mudah.
“Ini adalah persoalan klasik yang terus berulang. Kami memiliki potensi penerimaan yang sangat besar dari sektor ini, tetapi realisasinya jauh dari harapan karena banyak yang memilih untuk mendaftarkan kendaraannya di luar,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalteng, Drs. Ahmad Riyadi, M.Si, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (9/9/2025).
Pemprov Kalteng Galang Strategi dan Koordinasi
Menyikapi hal ini, Pemprov Kalteng tidak tinggal diam. Beberapa strategi telah dan akan dilakukan untuk memangkas kebocoran ini. Langkah utama adalah dengan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah lainnya serta dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa alat berat yang beroperasi di Kalteng harus memenuhi kewajiban perpajakannya di daerah tersebut.
“Kami sedang memperkuat MoU dengan daerah-daerah asal pemilik alat berat dan juga dengan Polri untuk pengawasan dan penertiban. Sosialisasi kepada para pemilik usaha juga terus kami genjot,” jelas Riyadi.
Digitalisasi dan Kemudahan Layanan Jadi Kunci
Selain penegakan aturan, Pemprov Kalteng juga berupaya menarik minat wajib pajak dengan meningkatkan layanan. Digitalisasi sistem pembayaran pajak menjadi salah satu fokus untuk memudahkan para pemilik alat berat memenuhi kewajibannya tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pajak.
“Kami berusaha membuat sistem yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Harapannya, dengan kemudahan ini, para pemilik alat berat tidak lagi mencari celah untuk mendaftarkan kendaraannya di luar Kalteng,” tambahnya.
Target: Optimalisasi Penerimaan untuk Pembangunan Daerah
Optimalisasi penerimaan pajak alat berat ini sangat krusial bagi Kalteng. Dana yang seharusnya masuk ke kas daerah dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program-program lainnya yang langsung menyentuh masyarakat.
Upaya Pemprov Kalteng ini menjadi contoh nyata dari berbagai daerah yang tengah berjuang memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah, menghadapi tantangan kompleks dalam administrasi dan kepatuhan pajak.
