IDNWATCH – Masalah beras bantuan pemerintah (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPPG) Kabupaten Pamekasan, Madura, kembali menuai keluhan. Usai sebelumnya ditemukan mengandung ulat, kali ini puluhan karung beras bantuan justru ditemukan dalam keadaan basi dan beraroma tidak sedap, membuat warga geram.
Dari Ulat ke Aroma Busuk, Kualitas MBG Dipertanyakan
Keluhan ini muncul tak lama setelah penemuan ulat di dalam beras MBG jenis IR II beberapa waktu lalu. Kali ini, masalah yang ditemukan justru lebih parah. Puluhan karung beras yang seharusnya menjadi penopang pangan bagi masyarakat kurang mampu justru mengeluarkan aroma tengik dan menunjukkan tanda-tanda kebusukan.
“Setelah ada laporan ulat, kami periksa lagi dan ternyata ada yang sudah berbau. Ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi,” ujar salah seorang warga penerima bantuan, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (29/9/2025). Temuan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat dari program bantuan sosial tersebut.
SPPG Akui Temuan dan Lakukan Penarikan
Menyikapi temuan ini, SPPG Pamekasan tak menampiknya. Lembaga pelaksana pengadaan barang pemerintah itu mengonfirmasi bahwa mereka telah menarik sejumlah beras MBG yang diduga basi dari peredaran untuk dicek lebih lanjut.
“Kami sudah tarik untuk dicek kualitasnya. Memang ada indikasi seperti yang dilaporkan,” kata perwakilan SPPG Pamekasan. Langkah penarikan ini dilakukan untuk mencegah beras yang tidak layak tersebut sampai ke tangan warga.
Diduga Gagal Penyimpanan, Investigasi Dimulai
Diduga kuat, masalah beras basi ini bersumber dari kegagalan dalam proses penyimpanan (gudang) sebelum didistribusikan. Faktor kelembaban dan sirkulasi udara yang buruk diduga menjadi pemicu utama penurunan kualitas beras hingga menjadi tengik dan busuk. SPPG Pamekasan menyatakan akan melakukan investigasi internal untuk menyelidiki akar permasalahan ini.
Warga Minta Pertanggungjawaban dan Perbaikan Sistem
Berturut-turutnya temuan masalah pada beras bantuan membuat warga meminta pertanggungjawaban yang jelas. Mereka mendesak adanya perbaikan sistem yang lebih ketat, mulai dari proses pengadaan, pemeriksaan kualitas, hingga mekanisme penyimpanan dan distribusi. Tujuannya agar kejadian memalukan yang merugikan masyarakat penerima manfaat ini tidak terulang lagi di masa depan.
