IDNWATCH – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menepis segala kekhawatiran dan spekulasi mengenai penerapan darurat militer di Indonesia. Dalam pernyataan resminya, mantan Jenderal TNI ini justru menegaskan komitmen kuatnya untuk menjaga supremasi sipil dan menjalankan pemerintahan selalu berdasarkan konstitusi yang berlaku.
Langsung Ditanya Soal Isu Darurat Militer, Ini Jawaban Prabowo
Isu mengenai potensi pemberlakukan darurat militer atau militerisasi pemerintahan kerap menghantui publik, mengingat latar belakang Presiden Prabowo yang berasal dari dunia militer. Dalam sebuah kesempatan wawancara eksklusif, Prabowo langsung ditanya mengenai kekhawatiran tersebut.
Dengan lugas dan penuh keyakinan, Prabowo menjawab, “Saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada kekhawatiran. Pemerintahan ini adalah pemerintahan sipil, dan kita semua tunduk pada konstitusi. Saya jamin supremasi sipil tetap tegak,” ujarnya, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (12/9/2025).
Penegasan Komitmen pada Konstitusi dan Demokrasi
Pernyataan tersebut bukan sekadar penolakan, tetapi sebuah penegasan ulang komitmen dasar bernegara. Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, di mana semua lembaga negara, termasuk TNI, tunduk pada pemerintahan sipil yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi.
“TNI dan Polri adalah alat negara yang profesional. Tugas mereka adalah melindungi kedaulatan negara dan rakyat, sesuai dengan perintah konstitusi dan pemerintah yang sah,” tambah Prabowo, mengingatkan kembali posisi institusi militer dalam struktur ketatanegaraan.
Meredam Kekhawatiran dan Membangun Kepercayaan Publik
Jawaban tegas ini dinilai oleh para pengamat politik sebagai langkah yang tepat untuk meredam segala spekulasi dan kekhawatiran yang tidak perlu yang beredar di masyarakat. Prabowo menyadari betul sensitivitas isu ini dan memilih untuk menyampaikan penegasan langsung secara transparan.
“Ini adalah pesan yang penting untuk menanamkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo memahami bahwa legitimasi pemerintahannya bersumber dari mandat konstitusi dan kedaulatan rakyat, bukan dari kekuatan militer,” ujar Dini Shanti, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia.
Misi Pemerintahan: Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan
Di akhir pernyataannya, Prabowo mengalihkan fokus pembicaraan kembali pada agenda utama pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa energi pemerintahannya difokuskan sepenuhnya pada upaya membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pada wacana-wacana yang tidak produktif.
Pernyataan tegas Prabowo ini diharapkan dapat mengakhiri segala debat dan spekulasi mengenai isu militerisasi, sekaligus mengonsolidasikan dukungan untuk agenda-agenda pembangunan yang telah direncanakan.
