IDNWATCH – Pemerataan program Dapur Makanan Bergizi dan Beragam (MBG) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius. Dinas Pendidikan setempat menemukan ketimpangan yang cukup jomplang dalam sebaran dapur-dapur yang mendistribusikan makanan tambahan bagi siswa ini, sehingga memicu kekhawatiran akan terabaikannya sejumlah sekolah.
Peringatan Resmi: Jangan Sembarang Tandatangani MoU dengan Penyedia
Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banyumas, Irawati, secara tegas mengingatkan seluruh sekolah untuk tidak mudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan penyedia layanan Dapur MBG. Peringatan ini dikeluarkan untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar dan memastikan proses yang transparan.
“Kami mengingatkan kepada sekolah untuk tidak melakukan MoU dengan penyedia. Nanti akan kami atur, karena kalau tidak diatur, persebarannya akan jomplang,” tegas Irawati, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/9/2025). Langkah ini diambil agar Dinas Pendidikan dapat memetakan dan mengatur penyebaran dapur secara lebih merata dan terencana.
Pemetaan Ulang untuk Kejar Ketertinggalan dan Cegah Penumpukan
Irawati menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah mana saja yang sudah terlayani dan yang belum. Selama ini, persebaran Dapur MBG berjalan secara organik, yang mengakibatkan adanya penumpukan di beberapa lokasi sementara daerah lain justru kosong. “Harapannya, dengan pengaturan dari kami, sekolah-sekolah yang belum kebagian bisa segera terpenuhi,” ujarnya.
Program Strategis dengan Target 100.000 Porsi per Hari
Program Dapur MBG merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Pada tahap awal, program yang menelan anggaran sekitar Rp 70 miliar ini menargetkan distribusi sebanyak 100.000 porsi makanan bergizi per hari bagi siswa PAUD, TK, dan SD di seluruh wilayah Banyumas.
Dengan intervensi langsung dari Dinas Pendidikan, diharapkan program yang vital ini dapat benar-benar menjangkau semua siswa yang membutuhkan, tanpa terkecuali, dan menghindari praktik yang tidak terkoordinasi di tingkat sekolah.
