IDNWATCH – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung komitmen efisiensi anggaran. Namun, kabinet yang dibentuk justru memiliki jumlah menteri lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya, memicu pertanyaan tentang konsistensi kebijakan penghematan belanja negara.
Fakta Jumlah Menteri yang Bertambah
Kabinet Merah Putih yang diumumkan akhir Juli 2025 terdiri dari 38 menteri, termasuk empat menteri koordinator. Angka ini lebih tinggi daripada kabinet Presiden Joko Widodo periode sebelumnya yang beranggotakan 34 menteri.
“Penambahan jumlah menteri jelas berimplikasi pada meningkatnya belanja negara, mulai dari gaji, tunjangan, hingga operasional kantor,” kata pengamat anggaran publik dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, dalam wawancara khusus dengan IDNWATCH.
Dampak pada Anggaran: Operasional dan Gaji Menteri
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata alokasi anggaran untuk gaji dan operasional seorang menteri mencapai Rp 30-40 miliar per tahun. Dengan penambahan empat menteri baru, diperkirakan ada tambahan beban anggaran sekitar Rp 160 miliar per tahun.
“Ini belum termasuk pembentukan deputi, staf khusus, dan eselon I yang biasanya mengikuti ekspansi struktur kabinet,” tambah Fithra.
Pernyataan Pemerintah: Efisiensi Bukan dari Struktur
Juru Bicara Presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah bahwa penambahan jumlah menteri kontraproduktif dengan efisiensi.
“Efisiensi anggaran tidak hanya dilihat dari jumlah menteri, tetapi dari optimalisasi program dan penajaman prioritas. Justru dengan struktur yang tepat, anggaran dapat digunakan lebih efektif,” kata Dahnil saat dikonfirmasi.
Analis: Potensi Pemborosan dan Politik Dagang Sapi
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyoroti bahwa penambahan jabatan menteri sering kali lebih disebabkan oleh pertimbangan politik ketimbang kebutuhan riil pemerintahan.
“Ini bisa jadi bentuk kompromi politik untuk mengakomodir koalisi partai pendukung. Namun, di sisi lain, beban APBN semakin berat,” ujarnya.
Masyarakat Sipil Minta Transparansi
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak pemerintah transparan dalam menjelaskan dasar pembentukan struktur kabinet dan dampak anggarannya.
“Jika memang ada penambahan, harus diikuti dengan penjelasan jelas apa kontribusinya terhadap target pembangunan,” tegas peneliti INDEF, Eko Listiyanto.
