Program Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer oleh Dedi Mulyadi Menuai Pro dan Kontra
IDNWATCH – Pada Jumat, 2 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan program pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan ala militer di barak TNI. Program ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap melakukan pelanggaran seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keributan. Namun, kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak.
Tujuan dan Pelaksanaan Program
Program ini dirancang untuk berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun, dimulai dari daerah yang dianggap rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Siswa yang menjadi prioritas adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pelaksanaan program ini melibatkan TNI dan Polri, dengan 30 hingga 40 barak disiapkan untuk mendukung pelaksanaannya.
Pendanaan Program
Saat ini, program tersebut telah berjalan di Kabupaten Purwakarta sejak Kamis, 1 Mei 2025, dan mulai dilaksanakan di Kota Bandung pada Jumat, 2 Mei 2025. Untuk sementara, program ini dijalankan menggunakan dana operasional kepala daerah, dengan rencana untuk dimasukkan dalam anggaran perubahan agar dapat ditanggung secara resmi oleh pemerintah daerah. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dasar para siswa, seperti makanan dan berbagai kebutuhan selama menjalani pembinaan.
Tanggapan Psikolog dan Pengamat
Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga Farraas Afiefah Muhdiar menyatakan bahwa program ini bisa bermanfaat untuk melatih kedisiplinan anak dalam jangka waktu pendek. Namun, ia menekankan bahwa kedisiplinan yang tumbuh karena ketakutan bukanlah pendekatan yang ideal dalam mendidik anak. Ia mengimbau agar pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitarnya membina lebih lanjut kedisiplinan anak setelah mengikuti program ini.
Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai bahwa kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mencerminkan kemalasan birokrasi mencari solusi yang tepat bagi permasalahan psikososial pada remaja usia sekolah. Menurutnya, kenakalan remaja merupakan cerminan dari masalah psikososial yang kompleks dan memerlukan respons berbasis pendampingan, bukan penertiban.
Persetujuan Orang Tua dan Sukarela
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela. Siswa hanya akan ikut serta jika mendapat persetujuan dari orang tua mereka. “Jadi, kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kami tidak akan menerima,” katanya.
Program pembinaan siswa nakal melalui pendidikan ala militer di barak TNI yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai pro dan kontra. Sementara tujuan program ini adalah untuk mendisiplinkan siswa yang kerap melakukan pelanggaran, beberapa pihak menilai bahwa pendekatan ini tidak tepat dan dapat berdampak negatif pada psikologis siswa. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela dan hanya akan dijalankan dengan persetujuan orang tua siswa.
