IDNWATCH – Menyikapi tenggat waktu yang diberikan koalisi massa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memberikan respons resmi terhadap 178 tuntutan rakyat yang telah diserukan dalam berbagai aksi unjuk rasa. Pada Jumat (5/9/2025), DPR mengumumkan enam keputusan penting sebagai bentuk tanggapan atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Tanggapan Resmi DPR: Komitmen melalui 6 Poin Keputusan
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR, Senayan, pimpinan DPR menyampaikan bahwa lembaganya telah mendengar dan mencermati seluruh tuntutan tersebut. Keenam keputusan yang diambil merupakan langkah konkret untuk merespons isu-isu prioritas yang diangkat.
“DPR RI menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian masyarakat. Sebagai representasi rakyat, kami menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah-langkah strategis berikut,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).
6 Keputusan Kunci DPR RI
Berikut adalah enam keputusan kunci yang diumumkan DPR:
-
Percepatan Pembahasan RUU Perlindungan Sosial: DPR berkomitmen memprioritaskan dan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial dan bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan.
-
Penguatan Fungsi Pengawasan: DPR akan meningkatkan intensitas dan kualitas fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam menangani kenaikan harga kebutuhan pokok dan implementasi program bantuan.
-
Evaluasi Kebijakan Kontroversial: DPR akan meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial dan memberatkan masyarakat, serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada DPR.
-
Transparansi Anggaran: DPR berkomitmen mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk anggaran untuk program-program sosial.
-
Dialog Terbuka dengan Publik: DPR akan menyelenggarakan forum-forum dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat untuk terus mendengar dan menampung aspirasi secara berkelanjutan.
-
Peningkatan Pelayanan Publik: DPR akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor, dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat.
Koalisi Massa Diminta Tenang, Pantau Implementasinya
DPR berharap langkah-langkah ini dapat meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Koalisi massa diminta untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada DPR dan pemerintah untuk merealisasikan komitmen-komitmen tersebut.
“Kami meminta semua pihak untuk bersikap tenang dan objektif dalam memantau implementasi dari komitmen ini. DPR akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya,” pungkas Dasco.
Respons DPR ini dinilai sebagai langkah awal yang positif, namun para pengamat dan masyarakat menunggu bukti dan realisasi nyata dari keenam poin keputusan tersebut dalam waktu dekat.
