IDNWATCH – Kebijakan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang mencapai Rp 40 juta per bulan menuai polemik. Wali Kota Medan, Bobby Nasution, secara terbuka menyoroti besaran tunjangan yang dinilai tidak wajar tersebut, namun mengaku memiliki kendala untuk mengubahnya.
Tunjangan Fantastis Rp 40 Juta/Bulan, Publik Geram
Besaran tunjangan perumahan sebesar Rp 40 juta per bulan untuk anggota DPRD Sumut telah lama menjadi perhatian dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Angka ini dinilai sangat tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rata-rata masyarakat Sumut dan beban kerja yang diemban.
“Ini sudah menjadi pembicaraan publik yang terus berulang. Banyak yang mempertanyakan kenapa bisa setinggi itu, sementara banyak kebutuhan rakyat yang masih belum terpenuhi,” ujar Benyamin, seorang pengamat kebijakan publik di Medan, Kamis (11/9/2025).
Bobby Nasution: ‘Kalau Saya Ubah Sendiri, Mereka Marah’
Yang membuat polemik ini semakin panas adalah pernyataan terbuka dari Bobby Nasution. Dalam sebuah dialog dengan masyarakat, Wali Kota Medan yang juga merupakan besan Presiden Joko Widodo ini mengaku aware dengan masalah tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa wewenang perubahan tidak sepenuhnya berada di tangannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi dari para anggota dewan.
“Saya tahu itu (tunjangan) besar. Tapi, kalau saya yang ubah sendiri, nanti mereka marah. Itu kan wewenang dan keputusan bersama di tingkat provinsi,” ujar Bobby Nasution, seperti dikutip Kompas.com. Pernyataan ini diinterpretasikan banyak pihak sebagai bentuk kritik halus sekaligus pengakuan atas adanya ketegangan politik antara eksekutif kota dengan legislatif provinsi.
Protes Masyarakat Meningkat, Desak Evaluasi Besaran Tunjangan
Pernyataan Bobby Nasution itu semakin menyulut protes masyarakat. Berbagai elemen, termasuk organisasi mahasiswa dan LSM, mendesak agar baik Gubernur Sumut maupun pimpinan DPRD Sumut mengevaluasi ulang besaran segala bentuk tunjangan yang dinilai tidak rasional dan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana uang rakyat harusnya diutamakan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial, bukan untuk memakmurkan para wakil rakyat.
DPRD Sumut Bungkam, Tekanan Publik Terus Meningkat
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Sumut masih belum memberikan tanggapan resmi atas kembali mencuatnya isu sensitif ini. Tekanan publik terhadap dewan untuk membuka diri dan merevisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat ini terus menguat.
Polemik tunjangan fantastis ini kembali mempertanyakan komitmen para wakil rakyat dalam mengedepankan prinsip kesederhanaan dan memprioritaskan kepentingan konstituen yang memilih mereka. Pernyataan Bobby Nasution telah membuka kotak Pandora yang memicu debat publik tentang akuntabilitas dan moralitas dalam penggunaan APBD.
