IDNWATCH – Tekanan dan unjuk rasa yang digalang oleh Aliansi Rakyat Bone membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone secara resmi mengumumkan penundaan penerapan kebijakan kenaikan beberapa jenis pajak daerah. Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan demokrasi warga, meskipun kelompok masyarakat menyatakan akan terus mengawal janji pemerintah ini hingga benar-benar terealisasi.
Kebijakan yang Ditunda dan Penyebab Protes
Kebijakan yang menuai protes keras tersebut antara lain rencana kenaikan pada:
-
Pajak Hotel dan Restoran
-
Pajak Reklame
-
Pajak Penerangan Jalan
-
Retribusi Daerah lainnya.
Masyarakat dan pelaku usaha, yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi, menilai kenaikan ini akan membebani dan mematikan usaha mereka.
Pernyataan Resmi Pemkab Bone
Bupati Bone, Andi Islamuddin, menyampaikan keputusan penundaan ini setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Aliansi Rakyat dan tokoh masyarakat.
“Setelah mendengar dan mencermati aspirasi masyarakat, Pemkab Bone memutuskan untuk menunda penerapan kenaikan pajak dan retribusi daerah. Kami akan melakukan evaluasi ulang dan kajian yang lebih mendalam untuk mencari formula yang tepat, yang tidak membebani masyarakat namun tetap mendukung pembangunan,” ujar Bupati dalam konferensi persnya.
Aliansi Rakyat: Ini Baru Awal, Kami Akan Terus Kawal
Meski menyambut baik keputusan tersebut, Aliansi Rakyat Bone yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, NGO, dan pelaku usaha, menyatakan sikapnya yang tetap kritis.
“Kami apresiasi langkah Pak Bupati. Namun, ini baru langkah awal. ‘Tunda’ bukan berarti ‘batal’. Kami akan terus mengawal prosesnya. Kami minta transparansi dalam kajian ulang ini. Jangan sampai ini hanya strategi untuk meredam demo, lalu diam-diam dinaikkan kemudian,” tegas Muhammad Arif, juru bicara Aliansi Rakyat Bone.
Komitmen untuk Dialog Terbuka
Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk forum dialog terbuka yang melibatkan akademisi dan praktisi untuk bersama-sama mengkaji ulang kebijakan fiskal daerah yang berkeadilan. Forum ini akan mencari solusi yang tidak memberatkan masyarakat tetapi tetap mampu mendukung pendapatan asli daerah (PAD).
Dampak pada Kepercayaan Publik
Keputusan penundaan ini dinilai banyak pengamat sebagai langkah bijak untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan publik. Keberhasilan warga Bone mempengaruhi kebijakan daerah ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di daerah lain.
