IDNWATCH – Maraknya truk over dimension overload (ODOL) yang merusak jalan dan memicu kecelakaan terus menjadi momok di sektor transportasi darat. Sebuah usulan radikal kini mencuat: pembubaran sistem jembatan timbang yang dinilai tidak efektif dan sarat korupsi, digantikan dengan pendekatan teknologi dan penegakan hukum yang lebih modern.
Jembatan Timbang Dinilai Gagal Jadi Penangkal ODOL
Pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Aditya Pratama, menyatakan bahwa kehadiran jembatan timbang konvensional justru menjadi bagian dari masalah.
“Praktik suap dan kolusi di jembatan timbang sudah rahasia umum. Sopir atau perusahaan membayar ‘uang damai’ untuk bisa lewat begitu saja. Jembatan timbang tidak lagi berfungsi sebagai pengawas, tapi menjadi ‘pos bayar’ yang melegalkan pelanggaran,” tegas Aditya dalam sebuah diskusi publik.
Dampak Fatal yang Ditimbulkan Truk ODOL
Data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat, sepanjang 2024, kontribusi truk ODOL dalam kecelakaan fatal meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, kerugian negara akibat kerusakan jalan yang ditimbulkan truk berlebih muatan ini mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Solusi Teknologi sebagai Pengganti
Dr. Aditya dan sejumlah pengamat merekomendasikan solusi berbasis teknologi untuk menggantikan peran jembatan timbang:
-
Weigh-In-Motion (WIM) Sensors: Sensor yang dipasang di bawah permukaan jalan yang dapat menimbang kendaraan secara otomatis saat melintas dalam kecepatan normal, tanpa perlu berhenti.
-
GPS dan Telematics: Memantau berat muatan, rute, dan kecepatan truk secara real-time dari jarak jauh.
-
Automatic Number Plate Recognition (ANPR): Kamera canggih yang langsung mendeteksi dan memberi tilang elektronik pada truk yang terindikasi ODOL.
“Dengan teknologi, pengawasan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, secara acak. Ini akan memutus mentalitas ‘aman saja kalau sudah lewat jembatan timbang’,” jelasnya.
Tantangan Implementasi dan Regulasi
Meski canggih, penerapan sistem baru ini menghadapi sejumlah tantangan:
-
Anggaran: Diperlukan investasi besar untuk memasang sensor dan infrastruktur pendukung di berbagai titik strategis.
-
Integrasi Data: Perlu integrasi data yang kuat antara Kemenhub, Kepolisian, dan perusahaan angkutan.
-
Payung Hukum: Perlu revisi aturan untuk melegalkan tilang elektronik dan sanksi yang tegas berdasarkan data teknologi.
Respons Kemenhub: Akan Dievaluasi Mendalam
Jurubicara Kementerian Perhubungan Hendra Jaya menyatakan bahwa usulan ini mendapat perhatian serius.
“Kami menyadari banyaknya kelemahan sistem konvensional. Wacana pembubaran jembatan timbang dan transformasi ke sistem digital sudah dalam kajian mendalam. Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sistem yang efektif, transparan, dan tidak koruptif,” ujarnya.
Asosiasi Pengusaha Angkutan: Setuju dengan Syarat
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyambut baik wacana ini, asalkan pemerintah juga memberikan kepastian dan fasilitas pendukung.
“Kami lelah dengan praktik pungli di jembatan timbang. Kami siap beralih ke sistem digital yang transparan, asalkan pemerintah juga tegas menindak perusahaan nakal yang memang sengaja membebani truknya secara berlebihan,” pungkas Suryadi, ketua asosiasi.
