IDNWATCH – Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pengusaha besar, terutama mereka yang telah mendapatkan fasilitas Hak Guna Usaha (HGU) dan berbagai insentif dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum tertutup dengan para pelaku industri di Istana Negara.
Prabowo: “Ini Soal Kejujuran dan Keadilan”
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa banyak pengusaha yang memanfaatkan sumber daya negara, termasuk lahan melalui HGU, serta menikmati keringanan pajak dan insentif fiskal, namun masih enggan memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kita sudah kasih HGU, kita berikan insentif, tapi masih ada yang cari celah untuk tidak bayar pajak. Ini tidak adil bagi rakyat dan negara,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari sumber internal yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Data Penerima HGU dan Kepatuhan Pajak
Berdasarkan catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), terdapat ribuan perusahaan yang memegang HGU, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Namun, menurut data Direktorat Jenderal Pajak, kontribusi pajak dari sektor-sektor tersebut masih di bawah potensi yang seharusnya.
“Banyak perusahaan yang profitable, tetapi melalui skema transfer pricing dan pengaturan keuangan yang agresif, mereka membayar pajak sangat minimal,” jelas Kepala Pusat Pemantauan dan Analisis Pajak, Yon Arsal.
Peringatan Keras untuk Pengusaha
Prabowo memberikan peringatan bahwa pemerintah tidak akan segan melakukan tindakan tegas, termasuk mencabut HGU dan insentif bagi perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak.
“Kami akan audit lebih ketat. Bagi yang jujur, kami lindungi. Yang curang, kami tindak,” tegasnya.
Respons Pengusaha: Akan Kooperatif dengan Otoritas Pajak
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid menyatakan bahwa dunia usaha siap berkooperasi dengan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan pajak. Kadin akan edukasi anggota agar taat aturan,” kata Arsjad.
Langkah Pemerintah: Optimalkan Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi untuk memantau transaksi dan kepatuhan pajak perusahaan-perusahaan besar, khususnya pemegang HGU.
“Kami punya data lengkap. Setiap rupiah yang harusnya masuk ke kas negara, tidak boleh ada yang terlewat,” ungkapnya.
