IDNWATCH – Isu mengenai besaran penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi perhatian publik. Beredar kabar bahwa total gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan tidak lagi menyentuh angka fantastis Rp 230 juta per bulan, seperti yang kerap menjadi perbincangan. Lantas, berapa sebenarnya nilai terbaru yang mereka terima?
Penjelasan Resmi: Komponen yang Diubah dan Dihapus
Berdasarkan penelusuran terhadap peraturan terbaru dan penjelasan dari Biro Keuangan Setjen DPR, terdapat penyesuaian pada beberapa komponen tunjangan. Beberapa tunjangan yang bersifat insidentil atau khusus telah dihapus atau dikonsolidasikan, sementara tunjangan inti tetap dipertahankan.
“Angka Rp 230 juta itu adalah gambaran lama yang sudah tidak akurat. Telah ada penyesuaian dan efisiensi dalam beberapa komponen pembayaran,” jelas Budi Santoso, Kepala Biro Keuangan Setjen DPR, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).
Rincian Terbaru: Gaji Pokok, Tunjangan, dan Manfaat Lain
Meski tidak merinci angka pasti per orang karena adanya variasi berdasarkan masa jabatan dan posisi, Budi Santoso memaparkan komponen utama penghasilan anggota DPR:
-
Gaji Pokok: Mengikuti ketentuan gaji PNS golongan tertentu.
-
Tunjangan Listrik dan Telepon: Masih diberikan dengan nilai tertentu.
-
Tunjangan Kehormatan: Tetap diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap jabatan.
-
Tunjangan Komunikasi: Untuk keperluan operasional.
-
Tunjangan Kediaman: Untuk anggota di luar Jakarta.
“Jika digabungkan semua komponen inti yang rutin, totalnya tidak mencapai angka yang selama ini beredar di masyarakat. Angka yang beredar sebelumnya mungkin memasukkan berbagai komponen insidentil dan manfaat yang tidak diterima setiap bulan,” tambah Budi.
Transparansi Anggaran: DPR Klaim Sudah Lebih Terbuka
Pihak Setjen DPR menegaskan komitmennya untuk transparansi keuangan. Informasi mengenai alokasi anggaran untuk lembaga DPR, termasuk untuk penghasilan anggota, dapat diakses oleh publik melalui kanal-saluran resmi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat dan menghindari mispersepsi di masyarakat.
“Kami mendukung transparansi. Masyarakat dapat melihat laporan keuangan kami. Banyak anggaran dialihkan untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas anggota,” ujarnya.
Masyarakat Minta Kejelasan dan Keadilan
Di sisi lain, masyarakat dan pengamat tetap mendorong adanya kejelasan (clarity) dan keadilan (fairness) dalam sistem penggajian pejabat publik. Mereka membandingkannya dengan upah minimum dan penghasilan rata-rata rakyat. Meski ada klaim penyesuaian, besaran total yang diterima anggota dewan masih sering dianggap tidak mencerminkan kinerja dan tanggung jawab yang diemban.
Pembahasan mengenai penghasilan pejabat negara ini diperkirakan akan terus menjadi isu sensitif yang memantik debat publik, menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang lebih nyata dari para wakil rakyat.
