IDNWATCH – Laju belanja pemerintah yang masih berjalan lamban dinilai semakin menambah beban tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai kalangan kini mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikerahkan secara optimal dan menjadi motor utama pemulihan ekonomi nasional.
Realisasi Belanja Jauh dari Target, Daya Beli Masyarakat Tertekan
Data terbaru yang diungkapkan menunjukkan bahwa realisasi belanja kementerian/lembaga hingga akhir Agustus 2025 masih jauh dari target yang ditetapkan. Ketidakgesitan dalam menyalurkan anggaran ini berimbas langsung pada lesunya sejumlah proyek strategis yang seharusnya dapat memutar roda ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Ketika belanja negara berjalan lambat, dampak berantainya sangat luas. Kontraktor kesulitan bayar vendor, daya beli pekerja proyek menurun, dan uang tidak segera berputar di masyarakat. Inilah yang membuat ekonomi terasa berat,” jelas Dr. Arief Budiman, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), seperti dikutip Kompas.com, Kamis (11/9/2025).
APBN Didorong Jadi Buffer dan Stimulus, Bukan Sekadar Angka
Di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi, APBN diharapkan mampu berperan sebagai buffer (penyangga) dan stimulus yang agresif. Para ahli ekonomi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi bersikap wait and see, tetapi harus proaktif mendorong percepatan belanja, khususnya untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Saatnya APBN benar-benar bekerja untuk rakyat. Perlu terobosan dalam penyerapan anggaran, misalnya dengan mempermudah proses tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Motor pemulihan harus dihidupkan sekarang juga,” tegas Arief.
Pemerintah Diminta Fokus pada Program Padat Karya dan Bantuan Sosial
Desakan utama kepada pemerintah adalah untuk memprioritaskan belanja pada program-program yang memiliki multipler effect tinggi, seperti:
-
Program padat karya infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja dan menyokong daya beli di level akar rumput.
-
Percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.
-
Insentif usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.
Momen Krusial: Menghindari Resesi yang Lebih Dalam
Tindakan yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan ke depan dinilai sangat krusial. Akselerasi belanja negara bukan hanya soal mengejar target angka, tetapi tentang menghindari kontraksi ekonomi yang lebih dalam dan mencegah beban rakyat semakin berat. APBN harus menjadi pelopor, bukan penonton, dalam upaya membawa ekonomi nasional keluar dari tekanan.
Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan bahwa ketangguhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal secara cepat, tepat, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
